Penetapan Tsk Polsek Tuminting Cacat Hukum

99

MANADO, ManguniPost.com – Institusi kepolisian kembali tercoreng dengan ulah Polsek Tuminting di bawah kepemimpinan AKP Andy Sukristianto.

Padahal, Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa kini tengah gencar mengangkat wibawa kepolisian dengan menerapkan delapan kebijakan.

Sayangnya, hal itu diabaikan begitu saja Polsek Tuminting dengan melakukan penanganan hukum yang tidak profesional.

Imbasnya, Polsek Tuminting selaku termohon di sidang praperadilan (praper) mau tak mau harus menerima kenyataan kalau penanganan hukum yang dilakukannya terhadap SP alias Pep, dinilai tidak sah.

Dimana, Hakim Praper Relly D Behuku, Senin (02/03) telah mengeluarkan putusan yang tidak membenarkan langkah hukum Polsek Tuminting.

“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan bahwa laporan polisi nomor LP/212/IX/2019/Sek Tuminting/Resta Mado/Sulut tertanggal 9 September 2019 yang menjadi pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Menyatakan bahwa penahanan tersangka adalah tidak sah,” putus Behuku.

Terkait putusan praper, Kuasa Hukum Pep, Advokat Zemmy Leihitu dan Franklin Himonaung ketika dihubungi awak media, dengan tegas menghormati apa yang telah menjadi putusan Hakim. “Kami menghormati apa yang telah menjadi keputusan Hakim Praper,” ungkap Leihitu, dan dibenarkan Himonaung.

Selanjutnya, pihaknya meminta Polsek Tuminting dapat segera mengambil langkah penghentian kasus alias SP3, dengan bersandar pada putusan tersebut.

Patut diketahui, Pep melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan praper dengan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mnd, guna menguji penanganan hukum Polsek Tuminting yang terkesan dipaksakan.

Dimana, persoalan pinjaman uang disertai jaminan yang dilakukan Pep dengan pelapor HS alias Suki, telah dipaksa masuk ke dalam ranah pidana oleh Polsek Tuminting.

Padahal, persoalan itu jelas merupakan masalah perdata, sebab ada hubungan bisnis/kerja sama antara Pemohon dan Pelapor. Dimana, adanya hutang piutang yang disertai dengan jaminan sertifikat SHM No 490 dan SHM No 489 dengan nilai sekitar Rp1 miliar. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur