Pengacara Sulut Kritisi Usul Sita Hp Pasien Asal Bitung

313

Pemerintah dan Rumah Sakit Diminta Lebih Transparan Serta Tak Alergi Kritikan

MANADO, ManguniPost.com – Usul penyitaan handphone (Hp) milik salah satu pasien asal Bitung, DNB alias Dens yang terisolasi di RSUP Kandou Manado, Sabtu (11/04) ikut menggema dalam rapat koordinasi Tim Satgas Covid-19 Sulut bersama pihak terkait, termasuk di dalamnya Tim Koalisi Pemantau Kebijakan Covid-19 Sulut.

Dalam rapat yang digelar di Mapolda Sulut itu, terbesit usul dari pihak Pemprov Sulut agar Hp milik pasien disita.

“Torang (Tim Koalisi Pemantau Kebijakan Covid-19 Sulut-red) so kaluar dari rapat sebab tidak diberikan kesempatan lebih untuk berbicara, Asisten I sempat usul agar Hp disita, dorang pe alasan live streaming yang dilakukan pasien meresahkan masyarakat,” terang Direktur YLBHI LBH Manado, Frank Tyson Kahiking, salah satu perwakilan Tim Koalisi, saat dihubungi awak media.

Di tempat terpisah, informasi usul penyitaan Hp tersebut lantas mendapat tanggapan kritis sejumlah pengacara asal Sulut.

Menurut Advokat Sofian Yosadi, proses penyitaan tidak dapat dilakukan secara semena-mena karena ada aturan hukumnya.

“Penyitaan tanpa alasan dan dasar hukum tidak boleh terjadi. Justru dari berita rekan tersebut masyarakat bisa tahu situasi sebenarnya. Hal inipun menjadi kritikan serta masukan berharga bagi pemangku kepentingan, baik pejabat pemerintah, maupun petugas kesehatan dan pihak rumah sakit,” terang Yosadi.

“Kita harus bersatu melawan Covid-19. Segala hal mesti dilakukan termasuk kritik, saran dan nasehat bagi semua pihak,” pungkasnya.

Senada juga disampaikan Advokat Ferry Rasubala. Bahkan, Rasubala menekankan bahwa live streaming yang dilakukan itu adalah bentuk kritik agar pelayanan di RSUP Kandou lebih ditingkatkan.

“Masa sekelas Rumah Sakit rujukan Indonesia Timur terus pelayanannya nda sesuai standard,” ungkap Rasubala.

Selebihnya, dirinya mengemukakan bahwa kesehatan rakyat adalah hal terpenting menurut pandangan hukum. “Salus Populi Supreme Les Esto artinya Kesehatan/Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi,” ungkap Rasubala.

Selain itu, Rasubala juga mengomentari soal kurang profesionalnya pemerintah dalam menangani Covid-19 di Sulut.

“Intinya pemerintah nda jujur kepada masyarakat soal dampak. Terus pemerintah juga nda siap, karena rencana Kontijensi nda ada. Salah satu contoh masalah barrier alias APD. Jangankan ke masyarakat ke pihak medis saja susah dipenuhi,” tandasnya. (*)