Penggodokan Perda Diminta Jangan Jalan di Tempat

189

Manado, MP
Pengusulan Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Utara (Sulut) untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020 ditempuh. Dalam penggodokannya nanti, diharapkan mekanismenya tidak terlalu berbelit. Tahapannya diminta jangan berlarut-larut.

Problem ini mencuat saat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut bersama dengan pimpinan DPRD Sulut, Senin (21/10), di ruang rapat serba guna DPRD Sulut.

“Diharapkan mekanisme yang terlalu panjang bisa disederhanakan. Supaya kita sebagai penghasil produk perda bisa lebih banyak. Harus diatur mekanisme supaya tidak terlalu lama di fase dimana draft ranperda dikirim di eksekutif,” ungkap Wakil Ketua Bapemperda Sulut, Richard Sualang.

Harapannya personil Bepemperda punya kewenangan lebih besar menetapkan perda-perda mana yang perlu dibahas.
“Kalau dikembalikan ke komisi-komisi akan lebih lama. Bapemperda nanti tidak punya kewenangan untuk apa yang perlu dibahas,” pungkasnya.

Selain itu juga, Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok menyampaikan, harusnya dalam pembahasan setiap perda perlu ada staf ahli yang berkompeten. Ini yang kerap dinilai membuat perda itu jadi lama dan terlambat. “Contohnya seperti yang baru-baru ini dibicarakan perda pendidikan. Kalau dia sudah masuk di DPRD bagaimana durasinya dan bagaimana staf ahlinya,” jelas politisi Demokrat ini.

Sementara diketahui, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw justru mengusulkan supaya pembahasan perda dikembalikan ke komisi dulu sebagai langkah awal. Barangkali menurutnya, ada yang akan diusulkan untuk Prolegda 2020 dari masing-masing komisi. “Kalau tidak ada jangan dipaksakan,” tutur Angouw. (Eka Egeten)