Penggugat Terkesan Mainkan Peran Mafia Tanah

414

Manado, Mangunipost.com – Aksi mafia tanah di Kota Manado seakan tiada henti. Hal tersebut mencuat, pasca salah satu penggugat perkara perdata di PN Manado diduga kuat hendak memainkan peran tersebut.

Ada pun beberapa point yang terkuak dalam fakta persidangan perkara perdata nomor 447/PDT.G/2018PN.Mnd, telah memberikan gambaran adanya niat dari penggugat Katiman Herlambang hendak memonopoli sebagian tanah milik tergugat Rocky Rogaga.

Dimana, penggugat nekad memproses perdata tergugat dengan substansi perbuatan melawan hukum atas objek tanah yang dimiliki tergugat sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor 164 Tahun 2002.

Dugaan monopoli tanah ini, kian menguat saat tergugat Rocky Rogaga dihubungi awak media, Rabu (09/04) melalui tim Kuasa Hukumnya, Advokat Garry Tamawiwy, Advokat Tri Nawdy Boseke dan Advokat Zakarias Rumauru.

Dijelaskan tim Kuasa Hukum tergugat, dalam perkara ini klien mereka telah dijadikan sebagai tergugat atas proses jual beli tanah yang dilakukan Katiman, 2018 lalu.

Semua bermula, ketika tanah milik Noch Mandagie di Kelurahan Meras, Kota Manado, dibeli Katiman. Tanah tersebut ternyata berbatasan dengan tanah milik tergugat.

Dan saat proses pengukuran atau pengembalian batas digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado, tanggal 5 Juli 2018. Ada indikasi kalau pihak penggugat hendak mengambil puluhan ribu meter tanah milik tergugat.

Dijelaskan tim Kuasa Hukum tergugat, saat pengukuran atau pengembalian batas dilakukan, mekanisme yang ditempuh ternyata tak sesuai prosedural.

“Prosedur BPN Kota Manado tersebut ternyata ‘unprocedural’ atau tidak sesuai aturan. Dimana pada saat dilakukan pengukuran batas tersebut tidak dihadiri para pihak pemilik batas termasuk pihak Rocky,” terang tim PH tergugat.

Lebih lanjut, tim Kuasa Hukum tergugat menuturkan kalau kejanggalan pengukuran batas itu sempat terkuak dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Besty Matuankotta.

Dimana, saksi dari BPN mengaku kalau proses pengukuran telah menghadirkan pihak pemerintah atau Kepala Lingkungan (Pala). Keterangan dari saksi menyebutkan kalau Pala berjenis kelamin laki-laki. Padahal, pada masa itu di lingkungan objek sengketa Pala dipimpin oleh wanita.

 “Jadi saat ditanya apakah betul Dia (saksi BPN, red) saat melakukan pengukuran telah menghadirkan Pala. Dia menjawab Ia. Dia juga bilang kalau Pala saat itu adalah seorang lelaki. Padahal, beberapa waktu terakhir ini, Pala di lingkungan objek sengketa adalah perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi kami (pihak Tergugat,red). Apalagi saksi ini kan saksi fakta yang melakukan pengukuran. Jangan-jangan ada orang lain yang mengatasnamakan Pala di situ,” tutur tim Kuasa Hukum tergugat.

Tak hanya itu, tim Kuasa Hukum tergugat juga membeberkan kalau saat sidang lokasi digelar Majelis Hakim, ternyata gambar Sertifikat yang dimiliki penggugat dan tergugat terkait objek yang disengketakan ternyata berbeda jauh.

Atas gugatan tersebut, pihak tergugat berharap Majelis Hakim dapat jeli melihat perkara ini, sehingga tidak terjebak dalam wacana memuluskan permainan mafia tanah di Kota Manado. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur