Peran Maryono Dibalik Kemenangan Indonesia Atas Gugatan Arbitrase IMFA

341

Manado, Mangunipost.com – Kendati tak masuk barisan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), patut dicatat kalau Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Maryono ternyata ada peran di balik kemenangan Pemerintah Indonesia melawan gugatan Arbitrase Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) di Pengadilan Internasional Denhaag, Belanda.

Saat dijumpai awak media, Selasa (02/04) di kantornya, Maryono pun tak membantah kalau dirinya memang sempat terlibat dalam Tim Terpadu guna mengatasi gugatan Rp6,6 Triliun lebih yang dilayangkan IMFA, terkait tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP).

Namun saat itu, Maryono yang tengah menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah, namanya justru tidak dimasukan dalam barisan JPN.

“Saya tanya ke teman saya kenapa nama saya tidak dimasukan ke JPN, dia bilang itu sudah petunjuk dari pimpinan di Kejagung,” ungkap Maryono.

Alhasil, Maryono pasrah saja ketika namanya hanya didisposisikan pada bagian support dan pengumpulan data.

Menariknya, di balik kerja mengumpulkan data, ternyata ada cerita tersendiri yang menjadi pengalaman manis bagi eks Kajari Teluk Kuantan itu. Dimana, saat hendak mengambil data ke instansi terkait, jarak yang ditempuh hanya bisa melalui darat.

“Waktu itu saya hanya menggunakan mobil, jaraknya lumayan jauh. Begitu tiba di lokasi, ternyata kantornya sudah tutup karena telah diambil alih Pemerintah Provinsi. Untung saja dokumen-dokumen masih ada,” terang Maryono, mengenang kembali masa itu.

Lebih dari itu, Maryono juga menegaskan kalau saat melaksanakan tugas disposisi support dan pengumpulan data, dirinya mau tak mau harus rela mengeluarkan dana pribadi. “Semua bagimu negeri,” ujarnya.

Bahkan, saat hendak mengantar para saksi dari Kalimantan menuju Jakarta, Maryono mau tak mau harus pasang badan. “Saksi-saksi yang hendak dimintai keterangan oleh tim JPN, saya yang antar ke Jakarta bagaimanapun caranya,” tuturnya.

Selebihnya, Maryono menyebutkan kalau dirinya juga pernah kena marah pimpinan saat kedatangan tim JPN. “Waktu itu dikoordinasikan kepada saya kalau tim JPN akan datang 5, kemudian diralat lagi akan datang 8, begitu jemput di bandara ternyata yang datang 21,” sebut Maryono.

Otomotis mobil penjemputan yang disiapkan pun kurang. Wakjati Kalteng yang ikut dalam penjemputan langsung memarahinya. Untung saja, Maryono cepat mencari solusi. “Saya bilang ke pak Waka, bapak kan bawa mobil, saya bawa mobil, dan koordinator saya mobil, bagaimana kalau dibagi dan akhirnya cukup,” curhatnya.

“Jadi kalau ada yang bantah peran saya selaku Asdatun Kejati Kalteng saat itu, kualat orang itu,” ujarnya, sambil tersenyum ketika mengingat kembali masa itu.

Sebagaimana ramai dalam pemberitaan media nasional, Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menang atas gugatan Arbitrase IMFA. Menurut penjelasan Jaksa Agung M Prasetyo, Senin (01/04). Kemenangan ini membuat Pemerintah Indonesia melalui Kejagung telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,68 triliun.

“Saya ingin sampaikan bahwa IMFA telah mengajukan gugatan atas izin pengelolaan tambang di Kaltim. Dengan alasan telah terjadi tumpang tindih dalam perizinan. Gugatan diajukan pada 24 Juli 2014 kepada pemerintah RI sebesar 469 juta USD atau setara Rp 6,68 triliun. Jumlah yang tentunya sangat besar,” kata Prasetyo.

Dilanjutkan Jaksa Agung, Jumat (29/03) ini, pemerintah telah menerima putusan arbitrase yang menerima bantahan Pemerintah Indonesia. “Putusan Majelis Arbitrase kita terima tanggal 29 Maret 2019. Isinya antara lain menerima bantahan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa masalah tumpang tindih sebenarnya sudah terjadi sebelum IMFA masuk jadi investor. Jadi kalau IMFA saat itu melakukan due diligence dengan benar tentunya semuanya tidak terjadi,” jelasnya.

“Jadi semuanya merupakan kesalahan IMFA sendiri itu alasan dari Majelis Arbitrase Den Haag. Tentunya pemerintah Indonesia sebagai negara rumah istilahnya tidak bisa dipersalahkan. Karenanya arbitrase memutuskan menolak gugatan ganti rugi IMFA sebesar 469 juta USD,” pungkas Prasetyo.

Adapun diketahui, materi gugatan yang diajukan IMFA yakni terkait tumpang tindih IUP yang dimiliki PT Sumber Rahayu Indah (SRI) dengan tujuh perusahaan lainnya. Dimana, IMFA telah membeli saham dari PT SRI tapi tak dapat melakukan pertambangan. Sayangnya saat membeli saham PT SRI, IMFA saat itu tidak melakukan due diligence dengan benar. (*)

Sumber : Detik.com, Suaramerdeka.com

Penulis/Editor : Jack Wullur