Permohonan Kenaikan Pangkat 14 PNS Boltim Ditolak

128

Tutuyan, MP

Pengajuan kenaikan pangkat 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boltim, ditolak. Berkas tidak memenuhi syarat, jadi alasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Menurut Kepala Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan Fasilitas Profesi ASN
BKPSDM, Happy Malonda, satu tahun ada dua periode mengajukan kenaikan pangkat untuk PNS. Pada bulan April dan Oktober.

Periode pertama, April 2019, ada 14 PNS yang berkasnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. “Kami telah kembalikan, karena belum lengkap berkasnya,” ujar Happy Malonda, Senin (15/7).

Persyaratan yang tidak dipenuhi 14 PNS tersebut yakni, tak capai angka kredit untuk kenaikan pangkat, meninggal dunia, dan belum ujian dinas. 

Untuk pencapaian angka kredit, menurutnya dilihat dari kinerja. Maka adanya tim penilain. Itu berlaku untuk PNS fungsional dan struktural.

14 PNS yang ditolak berkas kenaikan pangkat terdiri dari empat orang fungsional guru, enam orang fungsional kesehatan, struktural satu orang dan penyesuaian tiga orang.

Kata Malonda, total ada 309 berkas kenaikan pangkat yang diterima dan ditindaklanjuti BKPSDM Boltim di periode April 2019. Untuk 14 yang ditolak bisa diajukan di periode berikutnya pada Oktober.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Disiplin dan Penghargaan BKPSDM Boltim, Adi Apande mengatakan, kenaikan pangkat berlaku untuk struktural, fungsional, penyesuaian ijazah dan reguler.

Tahun ini ada satu orang naik pangkat luar biasa yakni dari Kesehatan. Artinya, naik sebelum waktunya. Sebab dia berhasil melakukan penelitian, sehingga mendapat pengakuan dari pemerintah daerah, Gubernur maupun Kementerian.

“Kenaikan pangkat, harus diperhatikan. Sebab ini penting. Ada sebagian PNS tidak mengurusnya,” ujar Adi Apande.

Dijelaskan, sekarang sudah ada berkas yang masuk untuk kenaikan pangkat periode Oktober. Mudah-mudahan berkas tersebut lolos verifikasi. 

Ia menambahkan, ada beberapa PNS memasuki masa pensiun. Di tahun 2018 berjumlah 37 dan 2019 ada 24 orang. Ini belum termasuk mengundurkan diri atas kemauan sendiri. (Jerry Isini)