Pihak Penggugat dan Tergugat Sepakat Berdamai

321

Manado, Mangunipost.com – Sidang perkara perdata yang teregister dengan nomor 27/Pdt.G/2019/PN Mnd, akhirnya masuk babak perdamaian, Rabu (10/04).

Dimana, penggugat DLCT alias Dorothee didampingi Kuasa Hukumnya, Advokat Syntia SM Pangemanan dan Advokat Jemmy Londah, sepakat berdamai dengan pihak tergugat I EPT alias Estrella dan tergugat II LT alias Lindawaty di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Imanuel Barru.

Dalam sidang agenda perdamaian tersebut, diketahui bahwa penggugat juga telah menyerahkan biaya kompensasi kepada pihak tergugat berterkaitan dengan persoalan perdata.

“Persidangan agenda perdamaian, telah ada kesepakatan damai. Usai kesepakatan ini, akan baca putusan perdamaian, yang akan dikukuhkan dalam putusan perdamaian, dengan akta perdamaian,” ujar Hakim, sebelum menutup persidangan.

Adapun diketahui, biaya kompensasi yang diberikan penggugat kepada Direktur Utama (Dirut) PD Klabat Minahasa Utara (Minut) selaku tergugat I, tak lain atas kompensasi bangunan permanen yang didirikan tergugat I di lahan milik penggugat dan pengembalian biaya sewa tanah.

Pasalnya, saat penggugat memberikan kuasa kepada tergugat II untuk menjual sebidang tanah miliknya di Kelurahan Paniki Dua Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Tergugat II malah menyewakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 384 tertanggal 7 September 1983 itu kepada tergugat I, dengan mengikat perjanjian sewa selama 20 tahun.

Hal tersebut dilakukan pihak tergugat II begitu mendapat kuasa dari penggugat, 2014 lalu. Menariknya, tergugat II justru tak pernah melaporkan aksinya itu kepada penggugat.

Nanti seminggu berlalu dari pencabutan kuasa, barulah penggugat mengetahui adanya proses perjanjian sewa terselubung antara tergugat I dan tergugat II.

Alhasil, ketika penggugat melalui Kuasa Hukumnya menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan perdata kepada tergugat I dan tergugat II, sempat terjadi proses mediasi sebelum masuk pada sidang pemeriksaan pokok perkara. Namun, upaya mediasi gagal.

Dan saat sidang pemeriksaan pokok perkara berproses, pihak penggugat dan tergugat kembali coba didamaikan Majelis Hakim, hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk berdamai, yang di dalamnya pihak penggugat telah memberikan biaya kompensasi kepada tergugat I atas bangunan permanen dan sekaligus membatalkan perjanjian mengikat tergugat I dan tergugat II.

Kuasa Hukum penggugat ketika dihubungi awak media usai persidangan, menjelaskan kalau kesepakatan damai ini mengikat secara hukum, dan pihak yang berperkara harus tunduk dengan putusan pengadilan nanti.

“Kedua belah pihak yakni penggugat, tergugat I, dan tergugat 2, telah sepakat untuk berdamai. Dan kesepakatan perdamaian tinggal menunggu putusan pengadilan. Yang pasti kedua belah pihak harus tunduk pada putusan pengadilan,” terang Pangemanan.

“Di dalam kesepakatan tersebut, termuat juga kalau tergugat I bersedia mencabut laporan polisi di Polsek Mapanget,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam sidang pembacaan gugatan lalu, pihak penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan mereka untuk seluruhnya, dengan sejumlah point.

Point-point tersebut, yakni menyatakan menurut hukum tanah pekarangan yang berkedudukan di Kelurahan Paniki Dua (dahulunya Kelurahan Paniki Bawah) Lingkungan V (Lima) Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan luas tanah kurang lebih 1053 M2 adalah sah milik Penggugat.

Menetapkan menurut hukum penguasaan tergugat I atas objek sengketa adalah penguasaan yang tanpa hak atau perbuatan yang melanggar hukum.

Menyatakan sewa-menyewa antara tergugat I dan tergugat II atas objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, penggugat juga menerangkan kalau perbuatan tergugat I dan tergugat II telah mengakibatkan kerugian, baik secara materil maupun immaterial terhadap penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp1,5 miliar.

Adapun kesepakatan perdamaian yang terjalin antara penggugat dan pihak tergugat, maka gugatan perdata ini tidak berproses lanjut, atau perkara dianggap selesai. Dan hal itu mulai berlaku saat Majelis Hakim membacakan putusannya yang diagendakan tanggal 12 April 2019. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur