Pihak Polda Sulut Absen di Sidang Pertama Praper

178

MANADO, ManguniPost.com – Sidang praperadilan (praper) yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Manado, Rabu (02/09) dengan Pemohon JAS alias Sompotan dan TP alias Paputungan ikut mengalami penundaan.

Pasalnya, pihak Polda Sulut selaku Termohon tidak hadir, saat Hakim Praper Alfi Usup membuka jalannya persidangan.

Absennya pihak Polda Sulut ini lantas membuat Kuasa Hukum Sompotan dan Paputungan merasa keberatan.

“Sidang sudah digelar dan ditunda sampai tanggal 9 September, pihak Termohon tidak hadir. Saat persidangan dibuka tadi, kami sudah layangkan keberatan dan meminta agar dicatat oleh panitera pengganti,” terang Advokat Hendra Putra Juda Baramuli, saat dihubungi awak media.

Selebihnya, Baramuli menjelaskan dalam sidang praper ini, dirinya turut didampingi tiga pengacara lainnya, yakni Advokat Sartika Sasmi Ticoalu, Advokat Novry Hengky Yantho Lelet, dan Advokat Velcy Jimny Rengkung.

Selanjutnya, Baramuli menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihak Polda Sulut terhadap Sompotan dan Paputungan terkesan sangat dipaksakan, sehingga langkah praper pun ikut ditempuh.

Diterangkan lebih lanjut, kalau dugaan tindak pidana yang dipaksakan penyidik Polda Sulut terhadap Sompotan dan Paputungan terkait persoalan tanah. Dimana, Baramuli cs menilai penyidik terlalu memaksakan kehendak dan mengabaikan bukti-bukti yang dimiliki kliennya.

“Dalam proses penetapan tersangka kepada para Pemohon diduga tidak bersandarkan pada hukum acara yang benar, terlihat jelas dalam penanganan perkara in casu Termohon bersikap sangat tertutup sehingga kami menduga Termohon tidak melaksanakan gelar perkara. Jika kewajiban Termohon untuk melaksanakan gelar perkara atas hasil penyelidikan dilakukan, maka dapat dipastikan dugaan tindak pidana in casu tidak akan dilanjutkan sebab para Pemohon yang merupakan Terlapor mempunyai bukti-bukti surat penguasaan hak, sehingga dugaan ditemukannya unsur pidana penguasaan tanpa hak tidak beralasan menurut hukum. Hal-hal seperti inilah yang menandakan bahwa Termohon sesungguhnya tidak professional dan tidak prosedural dalam melakukan penyelidikan/penyidikan perkara Para Pemohon,” papar Baramuli cs.

“Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon tidak berdasarkanatau melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan penetapan Tersangka merupakan obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP. Penetapan Tersangka dilakukan diakhir proses penyidikan dan telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP,” pungkasnya.

Untuk itu, dalam petitum praper nomor perkara 7/Pid.Pra/2020/PN Mnd, Advokat Baramuli cs telah memohon kepada Hakim Praper agar menerima dan mengabulkan permohonan parap Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka atas diri para Pemohon tidak dan bertentangan dengan KUHAP, memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana in casu segera setelah putusan dibacakan, menyatakan Termohon telah melakukan diskresi keliru, serta menyatakan Termohon telah melakukan kriminalisasi kepada para Pemohon. (*)