PKY Jamin Jaga Identitas Pelapor

215
Mercy Umboh

Gencarkan Pengawasan Kinerja Hakim

Manado, MP

Pengawasan terhadap kinerja hakim terus digencarkan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Sulawesi Utara (Sulut). Itu dilakukan demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih di Bumi Nyiur Melambai. Berbagai upaya pun terus digencarkan. Salah satunya dengan mensosialisasikan mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran kode etik terhadap hakim.

PLT Koordinator PKY Sulut, Mercy Umboh menjelaskan, pengawasan terhadap hakim itu berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dimana untuk pengawasan di daerah yang dilakukan oleh PKY ataupun di pusat yang dilakukan oleh KY dan Mahkamah Agung (MA).

“Nah, laporan masyarakat itu ada alur penanganannya, setelah diterima lewat PKY di daerah maupun KY di pusat itu akan menerima nomor penerimaan laporan. Setelah  itu akan teregistrasi di KY Pusat,” ujar Umboh saat ditemui di kantor PKY, Kamis (11/10) kemarin.

Selain itu, ada juga mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan melalui media.

“Baik media online, cetak, maupun lewat website Komisi Yudisial,” sambungnya.

Dia juga menjelaskan terkait dengan pengawasan hakim itu berdasarkan pada UU  Nomor 18 tahun 2011

“Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan  dugaan pelanggaran kode etik hakim, melakukan verifikasi, kualifikasi, investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan secara tertutup, memutuskan benar tifaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” rinci mantan direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado itu.

“Nah, itu ada proses-proses yang harus dilaksanakan baik di PKY dilanjutkan ke pusat baru kemudian akan dilihat apakah benar dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan,” jelasnya.

Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melihat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim untuk segera melaporkannya ke Komisi Yudisial.

“Baik itu yang didaerah lewat PKY maupun di website KY juga ada,  SIPLM namanya Sistem Pelaporan Informasi  pada KY ataupun langsung ke KY pusat,” terangnya sembari menambahkan, pihaknnya menjamin akan menjaga identitas pelapor.

“Nah, itu bisa disampaikan. Dan, kami menjamin akan menjaga identitas pelapor  maupun terlapor untuk tidak dipublikasi. Kecuali, sudah ada putusan adanya dugaan pelanggaran kode etik,” sambungnya.