PP Nomor 24 Buat Nelayan Menjerit

390
Hearing dengan Komisi II Sulut

Asneko mengeluh ke Rumah Wakil Rakyat

Manado, MP

Diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 menghasilkan kontroversi.  Kaum nelayan di utara Sulawesi yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) pun protes keras.

Aturan yang mengharuskan pengurusan izin terintegrasi secara elektronik dianggap kian mempersulit kapal untuk berlayar menangkap ikan.

Curahan hati itu disampaikan mereka dalam sesi dengar pendapat (hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (31/7) kemarin.

Soal pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), setelah keluarnya aturan terkait Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ini, menjadi polemik terbesar.

Penerapan sistem tersebut dipandang semakin memperlambat penerbitan SIPI. Apalagi, kapal ikan yang berlayar tanpa SIPI atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) didenda ratusan sampai miliaran rupiah.

“Kebijakan lewat PP 24 menghambat nelayan melakukan pencaharian. Kebijakan menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Susi (Susi Pudjiastuti, red) ini membawa efek samping kepada kami, ” ujar Lucky Sariowan selaku ketua APESKO.

“Ini bisa berujung kepada masalah sosial. Sudah ada konflik yang mulai terjadi di masyarakat. Apalagi para nelayan ABK (anak buah kapal) adalah orang-orang yang tingkatan pendidikannya sekolah menengah ke atas,” tegas Sariowan, saat hearing bersama Komisi 2 di ruang rapat DPRD Sulut.

Diterangkan pula, ketika pengusaha kapal ikan tidak bisa mengeluarkan kapal nelayan maka ABK terbengkalai dan banyak yang nganggur. Jadinya, pemilik kendaraan yang biasa mengangkut ikan di pelelangan tak memiliki kerja.

“Dan dampak ekonomi terakhir dirasakan pedagang ikan di pasar. Itu imbas negatif dari kebijakan tumpang tindih ini,” ujarya.

Kaum nelayan itu mendesak orang nomor satu Sulut agar ambil kebijakan untuk diusulkan ke Menteri KKP.

Mereka menilai Gubernur punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Hal itu diperlukan karena situasi mendesak saat sejumlah kapal tidak melakukan pelayaran.

“Kesalahan ada pada regulasi yang tumpang tindih bukan pada nelayan. Ada ratusan kapal yang tidak bisa melaut karena belum ada SIPI. Pak gubernur punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi,” tuturnya.

Menjawab itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulut, Edison Humiang menyampaikan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan.

Menurutnya, gubernur telah mengatakan akan menindaklanjuti persoalan setelah keluarnya PP Nomor 24 ini.

“Terus terang saya menangis karena mendengar untuk nelayan yang tidak memiliki izin didenda miliaran rupiah. Ini memang tidak adil,” katanya.

Pihak Badan Keamanan Laut, Agung JS menjelaskan, persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Pihak nelayan hanya membutuhkan pegangan untuk bisa melaut.

“Jadi, sementara SIPI belum terbit, bisa mengurus di DKP (Dinas Kelauatan dan Perikanan) untuk Surat Keterangan Sementara Bisa Berlayar, menunggu SIPI sedang dalam pengurusan,” pungkasnya.

Hasil rapat tersebut, akhirnya pihak DPRD Sulut keluarkan kesimpulan sebagai rekomendasi. Mereka sepakat untuk supaya pemerintah mengeluarkan rekomendasi izin melaut sementara bagi  kapal yang mengajukan permohonon izin.

Itu digunakan sampai pengurusan SIPI dan sistim OSS aktif serta lembaga yang menanganinya terbentuk.

“Gubernur diminta untuk melakukan pembicaraan di pemerintah pusat melalui KKP terkait kebijakan rekomendasi yang dimaksud. Diharapkan gubernur mengambil kebijakan satu minggu ke depan melalui rekomendasi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo membacakan rekomendasi tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian menyampaikan, diharapkan agar pemerintah bisa segera menyikapi terkait pengurusan atau perpanjangan perizinan kapal nelayan. Supaya mereka dapat segera melakukan pelayaran untuk menangkap ikan.

“DKP yang perlu proaktif. Rekomendasi dari pak gubernur tidak mungkin keluar, sebelum ada data-data penunjang serta kajian-kajian yang disuplai DKP. Kami akan mendorong dan memfollow-up dinas pertanian dan perikanan. Karena urgen diharapkan satu minggu sudah selesai. Jadi sekarang bola ada di tangan DKP,” tandasnya. (IswaI Sual)