Proyeksi Belanja Daerah Kota Tomohon 2019 Capai 741M

155
Walikota Jimmy Eman saat menguraikan proyeksi anggaran. (ist)

Tomohon, MP
Belanja Daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tomohon Tahun 2019, secara total dapat diproyeksikan mencapai Rp 741,136,132,414,-. Hal ini diungkap Walikota Jimmy F Eman SE Ak saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Kamis (13/9).

Dijelaskan Eman, jumlah itu meningkat sebesar 7,19 persen jika dibandingkan total belanja Tahun 2018. Diuraikannya, proyeksi belanja tidak langsung sebesar Rp 294.712.615.000,- atau naik sebesar 7,65 persen dari total belanja tidak langsung tahun 2018.

Adapun proyeksi peningkatan belanja ini antara lain untuk memenuhi kebijakan nasional. Di dalamnya ada penganggaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil daerah sebesar 5 persen. Juga memperhitungkan acress sebesar 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Termasuk pengalokasian anggaran untuk TPP 13 dan TPP THR bagi PNS. Selain itu pula terjadi peningkatan pada belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

Proyeksi belanja langsung berjumlah Rp 446.423.517.414,-, mengalami kenaikan sebesar 6,90 persen. Kenaikan belanja langsung ini dipergunakan untuk melaksanakan percepatan pencapaian prioritas dan kebijakan pembangunan daerah di Kota Tomohon. Tentu untuk periode waktu 2019 dengan memperhatikan visi misi Walikota dan Wakil Walikota.

Sedangkan pendapatan daerah pada APBD 2019, secara total diproyeksikan mencapai Rp 719.136.132.414,-. Kata Eman, jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 7,40 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018. Proyeksi tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat 55.69 persen menjadi Rp 72.815.766.222,-. Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 77,72 persen. Sehingga pajak daerah menjadi Rp 45.555.434.590,-. Retribusi Daerah meningkat sebesar 33,14 persen menjadi Rp11.826.921.625,-.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat pula sebesar 84,35 peresen dan menjadi Rp 3.500.000.000,-. Sementara, yang lain-lain pendapatan asli daerah sah menjadi Rp 11.933.410.007 atau meningkat 15,25 persen.

Berikutnya, dana perimbangan secara umum diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 2,66 persen. Sehingga pada Tahun 2019 menjadi Rp 578.327.634.000,-. Bagian terakhir pada komponen pendapatan daerah, yaitu lain-lain pendapatan yang sah juga diproyeksi akan mengalami peningkatan sebesar 14,24 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu berjumlah Rp.67.992.732.192,-.

“Rencana penerimaan pembiayaan daerah TA 2019 dilakukan melalui pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2018. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 diarahkan untuk penambahan penyertaan modal (investasi) kepada perusahan daerah air minum dan Bank Sulutgo,” sebut Eman. (timmp/01)