Putusan MK Dirasa Curangi Bacaleg DPD-RI

289
Meiva Lintang (ist)

Manado, MP

Mahakamah Konstitusi (MK) sudah ambil putusan terkait anggota partai politik (parpol) maju ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI). Ini menuai protes keras.

Putusan ini terkesan menghambat gerak politik orang tertentu.  Yang merasa dirugikan yakni, bakal calon legislatif di Sulawesi Utara (Sulut).

Diantaranya datang dari anggota DPRD Sulut yang juga maju bakal calon legislative (Bacaleg) DPD-RI, Meiva Lintang.

“Saya menghormati amanat Undang-Undang tetapi putusan MK yang dilaksanakan di saat calon DPD sudah mendaftar bagi saya itu tidak arif. Nuansa politik begitu kuat,” tegasnya, Kamis (26/7), saat dihubungi.

Pemberian aturan ini dinilainya, seperti sedang membunuh langkah politik seseorang. Harusnya bagi Meiva, putusan itu sudah diterbitkan jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilihan umum (pemilu) dimulai.

Saat  dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu, mengaku belum menerima surat tekait pengunduran diri Meiva Lintang dan Deky Palinggi.

Ia menerangkan, Sekiranya surat pengunduran diri sudah masuk maka segala yang jadi hak mereka tidak akan diberikan lagi.

“Belum masuk surat. Konsekuensinya kalau masuk (surat pengunduran diri, red) mereka sudah tidak lagi (menerima hak, red). Kalau sudah ajukan pengunduran diri maka semua hak-hak dia selesai,” ujarnya.

“Dengan kata lain, tidak diberikan undangan, perjalanan dinas dan semua yang berhubungan dengan hak-hak mereka. Kalau sudah berani menyatakan mengundurkan diri,” tutupnya. (Iswan Sual)