Rampas Tanah Adat dan Rusak Lingkungan, PT MHI Dianggap Langgar HAM

172

Haltim, MP

Kehadiran PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) menuai penolakan keras dari masyarakat. Hal itu dikarenakan perusahaan yang akan beroperasi di 3 Kecamatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), yakni Wasile Timur, Wasile Tengah dan Wasile Utara itu, dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Penolakkan keras itu datang dari gabungan ormas yang terhimpun dalam Front Petani Pemuda dan Mahasiswa (FPPMW) di antaranya Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesian (GSNI), Front Nahdiliyin untuk Pengetahuan Sumber Daya Alam (FNKSD) Komite Ternate, Pembebasan Nasional dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum di Indonesia.

Dalam aksi yang digelar di Kantor Kecamatan Wasile Tengah, pekan lalu, kordinator lapangan (korlap), Leonardo Kiha menjelaskan, aksi penolakan itu dilakukan karena PT. MHI mengklaim telah memiliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah, red) masyarakat wasile.
Menurutnya, luas tanah yang diklaim PT. MHI adalah seluas 36.860 Ha dengan jangka waktu 45 tahun.

“Di dalamnya terdapat 16 Desa yakni Helitetor, Iga, Kakaraino, Labi-labi, Marimoi, Majiko tongone, Silalayang, Puao, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Maake, Foli, Tutuling jaya, Tatam, Bololo dan beberapa desa di Kecamatan Wasile,” ungkap Leonardo.

Tak hanya itu, Leonardo menjelaskan, SK Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 juga berpotensi merampas hutan dan lahan masyarakat yang ada di beberapa desa lainnya di sekitar wilayah Wasile.

“Sampai saat ini kami para pendemo tidak ada kejelasan dari pihak PT. MHI, kami merasa mereka (PT. MHI, red) dengan semena-mena merampok dan merampas hak kami, warga setempat,” ketusnya.

“Akibat dari tindakan yang tidak manusiawi dari PT. MHI, terjadi kerusakan hutan, perampasan lahan, penambang liar hingga legalitas izin tidak melibatkan warga,” tukasnya.

Dirinya pun menuding apa yang dilakukan PT. MHI adalah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami gerakan kesatuan (Front) menilai keberadaan PT. MHI adalah pelanggaran HAM. Dalam proses ini, kami FPPMW menolak keberadaan PT. MHI di wilayah Kecamatan Wasile,” tegasnya, sembari meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menutup PT. MHI.

“Kami meminta pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa bersikap tegas, untuk tutup PT. MHI,” tegas korlap aksi saat berorasi. (Roki Taliawo)