RKUHP Ancam KPK

256

Manado, MP

Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam perkembangannya, RKUHP berpotensi mengancam KPK dalam memberantas korupsi, dengan dimasukkannya sebagian ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor ke dalam RKUHP.

Menyikapi problematika tersebut, Rabu (8/8), digelar FGD (focus group discussion) bertajuk ‘Kodifikasi Hukum Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi’ di Hotel Lion Manado.

Tampil sebagai pemateri, Michael Barama, S.H., M.H. (pengajar hukum pidana Universitas Sam Ratulangi) dan Surya Wulan (Spesialis pada Biro Hukum KPK).

“Para pemateri menyampaikan bahwa terdapat beberapa persoalan krusial terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR, yaitu, RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti, RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif, RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan,
pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi,” terang Surya Wulan, Biro Hukum KPK.

“Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. UU Tipikor lebih mudah diubah/direvisi daripada KUHP, Kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP (diatur dalam UU tersendiri) ke dalam RKUHP. UU KPK menentukan bahwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, bukan dalam KUHP dan
tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga dalam RKUHP,” paparnya.

Selain itu, menurut Surya Wulan para narasumber juga melihat, dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menganulir berbagai ketentuan khusus dan memperlakukan korupsi seperti kejahatan biasa pada umumnya.

“Oleh karena itu, dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP adalah suatu langkah mundur yang akan menghambat KPK dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Forum menyimpulkan bahwa jalan yang paling efektif dan efisien untuk mendukung
penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan adalah dengan mengeluarkan pengaturan tindak pidana korupsi dari RKUHP serta harus ada ketentuan dalam RKUHP yang menjamin bahwa UU Tipikor, dengan segala kekhususannya, berlaku sebagai lex specialis dari KUHP,” jelas Wulan. (tim mp)