Sederet Ranperda Siap Disahkan, Pencegahan Pernikahan Dini Kans Gagal

153

Tutuyan, MP

Sederet Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) siap di-Perda-kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Namun, usulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kans gagal jadi Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Marsaole Mamonto mengatakan, Ranperda lain seperti Lahan Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Administrasi Pencatatan Sipil dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa (TPPAD) sudah hampir rampung.

Namun, ada satu usulan dari Pemkab Boltim yakni Pencegahan Pernikahan dini, bakal sulit ditetapkan dan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, regulasi undang-undang bertentangan sehingga rumit.

Kendala usulan Pencegahan Pernikahan Dini ditetapkan jadi Perda, karena ada tiga undang-undang yang mengantur, termasuk perlindungan anak. Jadi perlu koordinasi dengan Kementerian yang membidangi hal tersebut.

“Kami masih binggung tentukan batas umur pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan,” jelas Mamonto.

Bukan hanya itu, pernikahan harus juga sinkron dengan budaya Bolmong. Diakaui, masih akan menunggu waktu sampai regulasi ini dibahas lagi.

Lanjut dia, untuk usulan Ranperda lain, sudah dalam tahap akhir. Tinggal menunggu kelengkapan berkasnya.

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Sehan Mokoagow mengatakan, untuk dua Ranperda inisiatif bupati masih menunggu konsideran.

“Kami merasa berat, karena banyak regulasi dan perundang-undangan yang harus dicocokkan,” tutur Mokoagow.

Diakui, pembentukan Ranperda jadi Perda juga terkendala anggaran. Namun disiasati, DPRD untuk sekali jalan empat Ranperda dijalankan.

“Kami mempercepat beberapa Ranperda jadi Perda, sebelum masa jabatan berakhir September,” ujar dia lagi.

Kabag Hukum, Hendra Tangel mengungkapkan, memang ada Ranperda sudah bisa ditetapkan jadi Perda oleh DPRD. Namun, ada beberapa yang belum selesai, karena terkait masalah undang-undang, seperti Pernikahan Dini.

“Tapi kami sudah siapkan, ada beberapa usulan bakal diperdakan antara lain Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa (TPPAD),” sebut Tangel. (Jerry Isini)