Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

226
KMSAKS Sulut desak DPRD Sulut untuk menyatakan sikap ke DPR RI terkait pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
KMSAKS Sulut desak DPRD Sulut untuk menyatakan sikap ke DPR RI terkait pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

KMSAKS Sulut Desak DPRD Sulut Nyatakan Sikap ke DPR RI   

Manado, Mangunipost.com – Dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi Undang-Undang, terus menguat di Sulawesi Utara (Sulut).

Dimana, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulut telah menyambangi Kantor DPRD Sulut, Senin (18/03), guna meminta para Legislatif tak berdiam diri atas proses pengesahan RUU tersebut.

Tak hanya itu, KMSAKS Sulut juga telah menuntut DPRD Sulut segera menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Trafficking.

“DPRD Sulut harus agar segera menuntaskan dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah Trafficking dan Perda ini harus jadi prioritas pembahasan agar bisa segera disahkan tahun 2019 ini,” seru Aryati Rahman, selaku kordinator aksi.

Selain itu, DPRD Sulut juga diminta untuk mengawal dan serius dalam memberikan perhatian terhadap program-program pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

“DPRD juga harus memastikan program pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi salah satu program prioritas daerah,” kata Rahman, dalam orasinya.

Substansi sama juga ikut dituturkan Nedine Helena Sulu, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). “Perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah ibu bumi, perempuan adalah sumber kehidupan. Maka perempuan harus dilindungi. Kita disini hadir untuk menyuarakan ratusan korban pelecehan seksual,” ujar Nedine.

Selain itu, Nedine melihat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual butuh dorongan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulut, untuk disahkan sebagai Undang-Undang yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Karena RUU PKS ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Makanya kami datang pada wakil rakyat kami untuk segera memberikan pernyataan sikap kepada DPR RI untuk mengesahkan RUU PKS menjadi UU,” ujar perempuan tangguh asal Koha itu.

Seperti diketahui, kehadiran KMSAKS Sulut di Kantor DPRD Sulut, telah disambut langsung anggota DPRD Sulut, James Karinda. KMSAKS Sulut sendiri merupakan gabungan dari berbagai organisasi baik LSM maupun mahasiswa serta kelompok-kelompok pemerhati isu-isu perempuan dan anak.

Dimana, KMSAKS Sulut terdiri atas Swara Parangpuan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, LBH Manado, API Kartini, Peruati, AMAN, Komunitas Belas Indonesia (KBI) Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Lembaga Perlindungan Anak Sulut (LPA), Yayasan Suara Nurani Minahasa, LPAI dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta PMII. (*)

Penulis : Eka Egeten

Editor : Jack Wullur