Sehan: SK Gubernur Diduga Tidak Sesuai Prosedur

259
Sehan Salim Landjar

Tutuyan, MP

Penundaan pelantikan pengganti antar waktu (PAW) DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dari partai Gerindra atas nama Janter Malingkas, tuai sorotan masyarakat dan kalangan pejabat Pemkab. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) jadi pemantik. SK itu dianggap bermasalah karena tidak sesuai prosedur.

Bupati Boltim, Sehan Landjar ikut angkat bicara. Ia mengaku tidak mengetahui keluarnya SK dari Gubernur untuk pelantikan Malingkas, karena tidak melalui tahapan.

“Saya sempat menerima ajuan nama calon PAW namun dikembalikan karena ada dua nama yang berbeda. Saya kembalikan ke Kesbangpol untuk diperbaiki,” beber Landjar kepada sejumlah wartawan usai Paripurna Istimewa Pelantikan PAW DPRD Boltim, Jumat (11/1).

Sehan menegaskan, eksekutif dan legislatif Boltim sudah jelas tidak mau masuk dalam masalah tersebut.

“Saya tidak ingin masuk dalam persoalan yang interen. SK Gubernur keluar namun tidak ada koordinasi dengan Saya maupun pihak DPRD. SK harus mengikuti prosedur, ada tahapan-tahapan yang harus dipatuhi karena ada hukumnya. Harus ada kajian yang serius sehingga ada keterikatan. Itu alasan kenapa Janter masih ditunda pelantikannya,” jelasnya.

Dirinya berpikir ada yang menjebak Gubernur. Kenapa bisa keluar SK namun tidak ada rekomendasi dari Bupati atau DPRD.

“Saya curiga ketua DPRD yang memberikan rekomendasi. Begitu juga sebaliknya, ketua DPRD mengira Saya yang memberi rekomendasi. Itu yang membuat saya kaget dan heran kenapa bisa keluar SK dari Gubernur. SK ini Saya anggap tidak prosedural. Ada sengketa karena ada dua nama berbeda yang diajukan,” kunci Landajar. (Chindi Limo)