Sekda Lolowang ‘Warning’ Kepala SKPD, Camat dan Lurah

206
Lolowang saat membuka kegiatan Ombudsman. (ist)

Tomohon, MP
Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah se-Kota Tomohon diingatkan soal servis ke publik. Tidak melakukan pelayanan masyarakat yang buruk jadi pesan utama. Demikian ditegaskan Walikota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Harold V Lolowang MSc MTh, Rabu (26/9).

Kata dia, berbagai macam permasalahan mengenai buruknya pelayanan publik sering dikeluhkan masyarakat. Semisal rendahnya kualitas pelayanan, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang berbentuk KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kemudian, birokrasi yang panjang atau tidak jelas standar operasional pelayanan publik pada suatu instansi.

“Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota. Juga berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya,” ujar Lolowang kala membuka Sosialisasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017, tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

Dijelaskannya, Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelayanan publik setiap instasi pemerintahan. “Para Lurah, Camat dan Kepala SKPD diimbau, jangan sampai ada laporan masyarakat kepada Ombudsman. Untuk itu, tetaplah bekerja sesuai prosedur dengan mengutamakan pelayanan prima terhadap masyarakat,” ketus lolowang.

Namun lanjutnya, apabila ada laporan dari masyarakat menyangkut pelayanan publik. Bahkan itu sudah berkali-kali, tentu selaku Ketua Baperjaka, Lolowang akan memberikan penilaian untuk evaluasi.

Sebelumnya, Kabag Hukum Setda Denny M Mangundap SH melaporkan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan Kota Tomohon bersih dari KKN. Sehingga menjadi daerah yang unggul soal pelayanan publik. Pun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Helda R. Tirajoh, Inspektur Kota Tomohon, Ir Djoike Karouw MSi, jajaran Pemerintah Kota, para Lurah dan Camat. (timmp/01)