New York, MP
Opsi untuk melindungi warga sipil Palestina di bawah pendudukan Israel berkisar pada membentuk pasukan militer atau polisi bersenjata untuk mengerahkan pengamat sipil atau meningkatkan kehadiran PBB di lapang. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Kepala PBB menekankan dalam laporan yang beredar Jumat malam bahwa setiap opsi akan membutuhkan kerja sama dari Israel dan Palestina, penghentian terus-menerus permusuhan dan sumber daya tambahan.
Tetapi prospek untuk mendapatkan persetujuan Israel, terutama untuk kekuatan bersenjata PBB atau non-PBB, sangat tidak mungkin seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (18/8/2018).
Guterres menanggapi permintaan proposal terkait Palestina yang didukung oleh resolusi Majelis Umum. Resolusi pada bulan Juni itu menyalahkan Israel atas aksi kekerasan di Gaza dan menyesalkan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Dalam laporan 14 halaman itu, Sekretaris Jenderal PBB menyebut tantangan untuk melindungi Palestina sangat rumit secara politik, secara hukum dan praktis.
Sejak demonstrasi Gaza dimulai pada 30 Maret, lebih dari 170 demonstran Palestina telah tewas – dan ribuan lainnya terluka – oleh pasukan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang sisi bersebrangan dari zona penyangga.
Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah, dari mana mereka diusir pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi negara baru Israel.
Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi wilayah kantong pesisir dan merampas barang kebutuhan pokok dari kira-kira dua juta penduduk.(sindonews.com)
