Sempat Dikabarkan Akan Di-PAW, Kini Jadi Pimpin Fraksi

265
Bart Senduk (Iswan Sual)

Manado, MP

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (DPRD SULUT) Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) dinilai tangguh.

Meski telah diberhentikan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menghalanginya ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) DPRD Sulut.

Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw pada rapat paripurna Senin (05/11) 2018 telah membacakan Surat perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan nomor 14 tanggal 2 November 2018.

Felly Runtuwene selaku eks Ketua FRNK  sempat mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Diungkapkannya bahwa PKPI telah memecat Bart Senduk dan pergantian antar waktu (PAW) sementara dalam proses.

“Mungkin pimpinan DPRD Sulut sendiri sudah menerima surat pertanggal 5 September 2018 dari PKPI, karena sudah dikirimkan ke ketua DPRD menyangkut PAW. Kemudian pertanggal 15 Oktober 2018, Ketua DPRD Sulut sendiri mengeluarkan surat untuk permintaan kelengkapan administrasi ke KPU dan kemudian dari KPU membalas suratnya pertanggal 26 Oktober 2018.”

“Satu berkas yang diberikan bunyi suratnya adalah PAW dari PKPI kepada ketua DPRD. Kemudian saya dari FRNK yang di dalamnya ada Hanura, PKPI dan Nasdem menerima surat yang ditandatangani oleh DPN PKPI judulnya perihal pemberitahuan PAW atas nama bersangkutan. Jadi saya rasa surat yang dibacakan adalah ilegal,” tutur Runtuwene.

Sekretaris FRNK Noldy Lamalo yang turut menandatangani surat fraksi tersebut menuturkan, FRNK terdiri dari 3 partai, sebelum dibentuk fraksi ini ada kesepakatan dua fraksi bergantian untuk jabatan ketua.

“Yakni yang pertama Nasdem dan kedua PKPI. Kesepakatan ditandatangani oleh koordinator fraksi, Marthen Manopo, dimana 2,5 tahun harus ada pergantian. Urusan tidak bisa dilanjutkan, kita harus konsisten. Pergantian pimpinan fraksi ini tidak ilegal. Ketua fraksi harus memakai hati nurani sesuai kesepakatan pertama. Ini yang perlu dipertanyakan. Kita butuh perubahan dan restorasi. Dan sesuai hasil rapat ibu Felly sudah setuju diganti,” beber Lamalo.

Bart Senduk mengatakan apa yang dihadapi partainya ini sementara beracara di pengadilan.

“Saya sudah masukkan ke pengadilan. Dan yang saya ajukan ke pengadilan terkait keanggotaan saya di partai,” ungkap Senduk.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menyampaikan bahwa proses pergantian pimpinan Fraksi adalah keputusan Fraksi.

“Keputusan pergantian adalah usulan internal Fraksi. Saya sebagai Ketua DPRD hanya menerima masukan dari Fraksi dan membacakan surat hasil keputusan Fraksi. Sudah sesuai Tatib dan PP 12, pimpinan fraksi dipilih oleh anggota fraksi. Karena ini urusan fraksi, rapat lagi lah untuk kelanjutan kalau sudah ada surat masuk nanti saya bacakan lagi,” jelas Angouw.

Diketahui, Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  PKPI melalui surat nomor : 120/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 telah memberhentikan Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) dari keanggotaan partai. Pada tanggal 6 September 2018, PKPI juga sudah melayangkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) ke DPRD Sulut melalui surat nomor : 132/DPP PKP IND/Sulut/IX/2018 tanggal 5 September 2018, tentang surat pergantian antar waktu (PAW) atas nama Bart Yosephus Kalalo Senduk.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, melalui surat nomor : 141/DPP PKPI IND/Sulut/X/2018, DPP PKPI Sulut telah menyurati Ketua DPRD Sulut tentang penegasan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Sulut dari PKPI atas nama Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk).(Iswan Sual)