SHP Versus SHM, ‘Perang Dingin’ Masyarakat Paal IV dan Polda Sulut Meletus

613

MANADO, ManguniPost.com – Surat pengosongan lahan di Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala yang dikeluarkan Polda Sulut, akhir November 2020, telah mendapat tanggapan kritis masyarakat setempat.

Dimana, Selasa (08/12), masyarakat bersama dengan tim Kuasa Hukumnya, Pusat Bantuan Hukum YCMI dan Pusat Bantuan Hukum Peradi Manado, ikut menegaskan kalau tanah seluas 5 hektare yang diklaim Polda Sulut milik Polri, kurang mendasar.

Bahkan, salah satu tim Kuasa Hukum, Advokat Dnovian Baeruma menyatakan siap membela masyarakat jika tanggal 23 Desember 2020, pihak Polda Sulut tetap ngotot melakukan penggusuran.

Selanjutnya, Baeruma melihat persoalan sengketa tanah ini harusnya diuji di pengadilan, bukan diselesaikan secara otoriter.

“Harusnya pihak Polda Sulut/Polri mengajukan gugatan, bukan memanfaatkan kewenangan sebagai aparat kepolisian melakukan penggusuran seenaknya. Apalagi, sebagian besar warga di lingkungan I hingga III telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan BPN,” tuturnya.

Selebihnya, Baeruma juga menambahkan bahwa tanah seluas 5 hektare di Kelurahan Paal IV tersebut telah diduduki dan dikuasai warga sejak 1960-an.

Adapun diketahui, belum lama ini pihak Polda Sulut telah memasang plang yang mengklaim bahwa tanah seluas 50.432 meter persegi di Kelurahan Paal IV adalah milik Polri. Dalam klaim tersebut, turut dicantumkan tulisan Sertifikat Hak Pakai No 9 Tahun 1973 sebagai dasar.

Keberatan atas klaim tersebut, masyarakat pun ikut membentangkan spanduk, yang menegaskan bahwa tanah mereka tempati saat ini bukan tanah negara. Dengan menunjukan sejumlah SHM dan register tanah. (*)