Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Felly Berproses

364

Manado, Mangunipost.com – Setelah lolos dari dugaan pelanggaran pidana pemilu, calon anggota DPR RI, FER alias Felly tak serta merta bebas begitu saja.

Pasalnya, pihak Bawaslu Minahasa melalui laporan nomor 02/TM/TL/II/2019 telah melaporkan FER ke Bawaslu Sulut atas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Sulut ikut menggelar sidang dugaan pelanggaran administratif, Rabu (06/03), yang dihadiri langsung Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy Umboh.

Menurut Umboh, FER selaku calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Diduga kuat telah melakukan pelanggaran administratif pemilu, saat menghadiri kegiatan di kampus UNIMA.

“Kami (Bawaslu Minahasa-Red) menggangap ini ada pelanggaran di UNIMA terkait kegiatan yang dilakukan oleh yang kami laporkan ini atas nama Felly E Runtuwene, misalnya bagi bahan kampanye ada unsur pelanggaran terpenuhi. Jadi ada pelanggaran kampanye terhadap pasal 280 tetapi hasil dari Gakkumdu Minahasa tidak masuk dalam unsur pidana. Karena ini ada pelanggaran ini harus ada sangsinya maka kami laporkan sebagai dugaan temuan administratif pemilu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Umboh mengungkapkan kalau Bawaslu Minahasa telah meminta Bawaslu Sulut untuk memberikan sangsi kepada FER atas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu ini.

“Tetapi yang memutuskan itu adalah kewenangan Majelis (Bawaslu Sulut-red). Tetapi kami memohon seberat-beratnya, kalau boleh tidak bisa diikutsertakan seluruh sisa masa kampanye,” pungkasnya.

Terkait proses sidang laporan Bawaslu Minahasa ini, Komisioner Bawaslu Sulut, Hustarin Humangi mengatakan kalau dalam kasus FER ini, yang disidangkan adalah bentuk pelanggaran administratif, sebab pelanggaran pidana pemilu tidak ditemukan oleh sentra Gakkumdu Minahasa. Dan Humangi menegaskan, sudah menjadi Tupoksi Bawaslu Minahasa untuk melakukan pengawasan aktif terkait bentuk-bentuk pelanggaran administratif pemilu.

“Salah satu hasil pengawasan aktif oleh Bawaslu Minahasa yaitu pada proses penanganan pidana pemilu yang dibahas oleh Sentra Gakkumdu Minahasa di situ menemukan ada dugaan pelanggaran administratif atau peraturan lainnya. Maka dengan itu, sesuai ketentuan pasal 460 ayat 1 dan 2 bahwa dugaan pelanggaran administratif ada tentang tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksana kampanye atau tahapan kampanye, maka dalam ayat 2 itu adalah yang dimaksudkan dengan pelanggaran administratif dan ini adalah pelanggaran yang bukan termasuk tindak pidana pemilu dan kode etik. Berarti pelanggaran administratif ini berdiri sendiri maka ketika proses tindak pemilunya tidak dilanjutkan karena soal syarat permohonan materi atau unsur-unsur lainya tidak terpenuhi. Maka ada kewajiban oleh Bawaslu Minahasa ditemukan ada pelanggaran administratif terkait tatacara, mekanisme dan prosedur kampanye,” paparnya.

Selebihnya, Humangi menegaskan, unsur kampanye yang ditemukan sebagai dugaan pelanggaran administratif ini, yang selanjutnya diproses Bawaslu Sulut ke tahapan sidang yudikasi atau sidang administrasi.

“Kampanye harus mendapat ijin atau mengantongi STTP, sehingga kemudian karena ada ketentuan yang mengatur kepada kami dan melakukan penyidangan terhadap pelanggaran administratif, maka proses yang kami lakukan adalah memeriksa materil sebuah laporan pelanggaran admisitratif oleh Bawaslu Minahasa dari hasil pengawasan aktif terhadap proses yang dilakukan Gakkumdu,” jelas Humangi.

Mengenai sangsi, Humangi menuturkan ada dua jenis sangsi pelanggaran administrasi, dan terberat adalah sangsi TSM. “Untuk sangsi memang ada pembedaan. Ada perbedaan pelanggaran administratif biasa dan pelanggaraan admistratif TSM. Kalo TSM itu sangsi paling berat, pembatalan. Karena ini pelanggaran administrasi tentang tata cara prosedur, mekanisme, maka cuma ada tiga sangsi yakni teguran, sangsi untuk tidak mengikutsertakan pada tahap kampanye berikutnya dan yang ketiga yaitu sangsi dalam peraturan lainnya. Dan tentu kemudian kita akan lihat dalam sidang pemeriksaan fakta dan bukti tergantung perkembangan sidang,” tuntasnya. (*)

Penulis : Eka Egeten

Editor : Jack Wullur