Soal Putusan MK No.30, BRANI: MK Bukan Diisi Para Malaikat

202

Jakarta, MP
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, Senin (24/9/2018). Salah satu yang disindir dalam pertemuan tersebut adalah soal putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dimana melalui putusan MK itu, pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdhani menilai putusan MK ini sangat tercium dan diduga kuat ada aroma politik seolah dipaksa karena motif dan target politik.

“Putusan MK itu asas prinsipnya hanya menilai masalah normatif tidak boleh praktis atau teknis. Dia hanya bisa bilang UU ayat atau pasal ini tidak sesuai konstitusi. Tapi ini ada di poin menimbang 3.17. Lembaga negara tak bisa memerintah dan mengintervensi lembaga lain. Di poin itu ia memerintahkan KPU lagi. Dia perintah lembaga lain,” jelasnya.

“Ketiga putusan MK itu diberkakukan oleh MK secara retroaktif padahal MK itu harus progresif. Kenapa kami nilai retro karena ini diterapkan di 2019 dimana sudah berjalan prosesnya. Harusnya di 2024. Ini berdampak pada hak politik warga negara. Ini ibarat main bola, udah kick off, tiba-tiba wasit menyatakan udah ada peraturan baru. Itu gmana?” sambungnya.

Ia pun mengaku DPD akan menggunakan hak politik untuk melaporkan ke Dewan Etik MK. Selain yang yang diketahui Komite I DPD pasti akan ada pihak lain akan melaporkan hal yang sama.

“Ini kita akan lapor ke Dewan etik. Walau banyak pihak pesimis terhadap Dewan Etik. Tapi tetap harus dilakukan karena sesuai mekanisme. Soal dugaan ada motif dan target poltik dan sebagainya itu jadi tugas dewan etik memutuskan. Tapi kalau itu terbukti jadi miris, lembaga Konstitusi buat ‘kejaharan’ terhadap konstitusi,” pungkasnya. (TimMP)