BRANI Sebut KPU Ceroboh dan Gegabah

209
Jpeg

Jakarta, MP
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, Senin (24/9/2018). Salah satu yang menjadi topik perdebatan hangat dalam raker ini adalah pemberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdhani (BRANI) menyebut dalam persoalan ini KPU cenderung gegabah dan ceroboh.

“Soal PKPU 26, KPU gegabah dan ceroboh harusnya tidak memberlakukannya di 2019 tapi di 2024,” katanya usai Raker di Gedung DPD.

Senator Sulawesi Utara ini menjelaskan, dalam raker tadi Komisioner KPU Hasyim Ashari sendiri sempat menunjukkan gestur ketidaksetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini.

“Tadi Hasim Ashari sebenarnya terlihat terganggu dengan putusan MK ini. Sebagai dosen hukum tata negara, dia bilang apapun yang di JC, baik norma atau ayat itu harusnya perintahnya revisi UU. Siapa yang punya hak revisi auau? Ya DPR. Tapi mau tidak mau KPU sudah memerintahkan yah dijalankan,” papar Politikus Hanura asal Bumi Totabuan ini.

Ia menjelaskan, setelah PKPU ditetapkan sudah masuk ke ranah gugatan PKPU ke MA. Sedangkang terkait putusan MK sendiri, ia menilai bukannlah sebuah putusan yang absolut.

“Kalau PKPU sudah terbit ranahnya lakukan gugatan PKPU melalui MA. Terkait putusan MK sendiri, MK ini bukan diisi para malaikat, maka setiap putusan tidak absolut,” tandasnya. (TimMP)