SP3 Kasus Kosanto, Polresta Manado Dipraper

132

MANADO, ManguniPost.com – Aksi penyidik Polresta Manado menghentikan penanganan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan, dengan terlapor AK alias Kosanto, Senin (24/08) tembus Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dimana, dalam sidang praperadilan (praper) dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2020/PN Mnd, pengacara WWP alias Wellem (pelapor), advokat Glorio Immanuel Katoppo, advokat Steven Bernadino Zeekeon, dan advokat Dian Rio Mengko telah membacakan permohonan mereka di hadapan Hakim Alfi Usup.

Dalam permohonan tersebut, pengacara Wellem telah memaparkan dasar hukum serta alasan mereka mengacukan praper. “Sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf a jo pasal 80 jo pasal 109 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, kami mengajukan praper atas surat nomor : SPPP/334/V/2020/Sat.Reskrim dan S.TAP/335/V/2020/Sat.Reskrim terhadap laporan polisi klien kami dengan nomor : LP/480/2019/Sektor Tikala tanggal 30 Agustus 2019,” terang Glorio, saat dihubungi awak media, usai persidangan.

Lebih lanjut, dirinya menjabarkan dugaan bahwa Kapolresta Manado dan Kasat Reskrim selaku pihak Termohon telah bertindak layaknya hakim dalam menangani laporan tersebut.

“Termohon diduga telah keliru dan patut diduga tidak bertindak secara professional dalam menerapkan hukum, karena untuk menghentikan penyidikan sudah diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana,” ungkap Glorio, yang saat itu turut didampingi Steven dan Dian.

Tak hanya itu, pengacara Wellem juga berpandangan bahwa Termohon telah nekad menggunakan kewenangannya untuk menyimpulkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 KUHAP.

“Termohon telah menyimpulkan seseorang untuk tidak dapat dihukum padahal yang bisa menetapkan seseorang bisa dihukum atau tidak adalah berdasarkan putusan hakim dalam persidangan, dan menurut kami tindakan Termohon ini sangat tidak beralasan hukum,” tegas Glorio.

Menariknya, yang membuat pengacara Wellem merasa janggal, yakni alasan pihak Termohon dalam gelar perkara untuk menghentikan kasus, dimana menyebutkan bahwa tindakan terlapor AK sebagai pembelaan terpaksa. Padahal, bukti Visum dan keterangan saksi-saksi telah dikantongi Termohon.

Untuk itu, pengacara Wellem saat membacakan permohonan prapernya, telah mengajukan 3 point penting. Pertama, memohon agar Hakim praper mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan dan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor S.TAP/335/V/2020/Sat.Reskrim terhadap penanganan laporan polisi nomor : LP/480/2019/Sektor Tikala tanggal 30 Agustus 2019, tentang penghentian penyidikan, Jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/334/V/2020/Sat.Reskrim tanggal 30 Mei 2020, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Ketiga, memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan ke Kejaksaan atas proses hukum lanjut laporan polisi nomor : LP/480/2019/Sektor Tikala tanggal 30 Agustus 2019, atas nama pelapor Wellem.

Sementara itu, Hakim Alfi Usup yang juga Wakil Ketua PN Manado, saat dihubungi awak media, telah membenarkan bahwa sidang permohonan praper telah digelar. “Sudah sidang pertama, pembacaan permohonan. Dan besok (Selasa-red) sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Termohon,” tandas Usup. (*)