Manado, MP
Ketidakhadiran Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja BPJS, Kamis (31/10), memantik pertanyaan besar dari masyarakat. Polemik kenaikan Iuran BPJS yang membuat masyarakat semakin terbebani menjadi catatan.
Menanggapi ketidakhadiran dalam hearing tersebut, legislator gedung cengkih pun angkat suara. “Kemarin saya sakit,” ucap Brayen Waworuntu, Jumat (01/11) di kompleks DPRD Sulut.
“Dari pagi saya sudah mengikuti kegiatan AIS di Mega Mas. Siang saya kerja, karena perut kurang enak jadi saya pulang,” ujar politisi Nasdem ini.
Menurutnya, jabatan anggota dewan bersifat kolektif kolegial. Kalau ketua tidak hadir, ada Sekretaris. “Kan jabatan ini bersifat kolektif kolegial. Kalau saya tidak hadir dalam hearing degan BPJS, kan ada Sekretaris Komisi yang mengantikannya,” jelasnya.
“Jadi, saya tidak sempat mengikuti hearing tersebut, saya sakit. Sudah tiga hari perut saya mulas,” tutupnya.
Diketahui juga, Bendahara Partai Nasional Demokrasi Sulut, Felly Esterlita Runtuwene baru-baru terpilih menjadi Ketua Komisi XI DPR-RI. Komisi ini membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI di antaranya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Runtuwene pun telah menegaskan komitmennya untuk menarik masalah iuran BPJS Kesehatan yang kini menuai respon ‘miring’ dari masyarakat di Indonesia. (Eka Egeten)
