Takalamingan Kecam Aksi Kriminalisasi Istri Ketua Alumni SMPN 3 Manado

105

MANADO, ManguniPost.com – Kinerja Polsek Tuminting dalam penanganan laporan polisi terhadap istri Ketua Alumni SMPN 3 Manado, SP alias Pep ikut mendapat sorotan tajam Tokoh Masyarakat Sulut, Hj Abid Takalamingan, Jumat (06/03).

Saat bersua dengan awak media, Takalamingan langsung menuturkan pandangan hukumnya bahwa telah terjadi bentuk kriminal dalam penanganan kasus ini.

Dimana, Ketua Baznas Sulut menegaskan bahwa putusan praperadilan (praper) yang menyatakan penanganan hukum Polsek Tuminting tidak sah, merupakan petunjuk telah terjadi bentuk kriminalisasi.

Dan lulusan Magister Hukum ini juga menekankan kalau langkah praper yang ditempuh SP untuk menggagalkan niat Polsek Tuminting memelintir persoalan perdata ke ranah pidana sudah tepat.

“Jadi begini saya mau berangkat dulu dari pengadilan itu adalah tempat yang paling adil untuk menilai apakah sebuah proses penyidikan itu, misalnya di kepolisian itu benar-benar murni atau mengandung pemaksaan, atau dengan istilah yang sempat popular, kriminalisasi,” tutur Takalamingan, yang juga merupakan alumni SMPN 3 Manado.

Lebih lanjut, dirinya menjabarkan yang dimaksud dengan kriminalisasi, yakni seseorang yang seharusnya tidak kriminal tetapi kemudian dikriminalkan. Dari sudut pandang tersebut, Takalamingan melihat kalau ada upaya kriminalisasi yang dilakukan Polsek Tuminting terhadap SP.

“Menurut saya, ketika proses praperadilan dan penegak hukum itu kalah, berarti ada kesalahan dalam proses itu. Dan saya prihatin, kasus ini telah menimpa salah satu sahabat saya, yang beliau itu adalah Ketua Alumni SMPN 3 Manado yang jumlah alumninya di wilayah utara itu cukup banyak,” terangnya.

Selebihnya, Takalamingan mewarning pihak Polsek Tuminting untuk tidak memaksakan kehendak lagi dan menghormati putusan praper.

“Nah, karena ini menjadi isu yang tidak menyenangkan, maka saya sebagai perwakilan dari mereka mengingatkan hati-hati, karena anda juga diawasi oleh masyarakat,” tegasnya.

Terkait laporan Ketua Alumni SMPN 3 Manado, Vicky Kainage ke Propam Polda Sulut, Takalamingan pun turut mendukung. “Karena ada proses kriminalisasi dan itu sudah dibuktikan dengan upaya praperadilan, maka itu harus ditempuh dengan upaya-upaya hukum lain dan saya dukung itu, agar ada aspek jera bagi penegak hukum yang senang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

Seperti diberitan diberitakan sebelumnya, oknum Kapolsek Tuminting, AKP Andy Sukristianto bersama dua oknum anggota Polsek Tuminting, Andawari dan Ronald, telah dilaporkan ke Propam Polda Sulut, Kamis (05/03) pasca sidang putusan praper.

Dimana, ketiganya dilaporkan telah menyalahgunakan wewenang, serta memaksakan persoalan perdata masuk ke ranah pidana yang merugikan pihak Kainage. Adapun laporan tersebut telah diterima dengan nomor STPL 113/III/2020/Bag Yaduan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini mulai mencuat saat perempuan HS alias Suki melaporkan SP ke Polsek Tuminting dengan nomor LP/212/IX/2019/Sek Tuminting/Resta Mado/Sulut tertanggal 9 September 2019.

Padahal, persoalan pinjam meminjam disertai jaminan sertifikat antara SP dan Suki merupakan masalah perdata, sebab ada hubungan bisnis/kerja sama. Bahkan, saat proses peminjaman terjadi, SP telah memberikan jaminan sertifikat SHM No 490 dan SHM No 489 dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Sedangkan, uang yang dipinjam berada di angka puluhan juta.

Herannya, pihak Polsek Tuminting tanpa pikir panjang malah ngotot membawa persoalan ini ke ranah pidana. Dan sempat mengambil langkah menetapkan SP sebagai tersangka.

Keberatan atas tindakan tersebut, SP melalui Kuasa Hukumnya, Advokat Zemmy Leihitu dan Franklin Himonaung akhirnya menempuh jalur praper dengan menjadikan pihak Polsek Tuminting sebagai Termohon.

Dan Hakim Praper Relly D Behuku, Senin (02/03) lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Manado telah mengeluarkan putusan dengan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mnd, yang intinya tidak membenarkan langkah hukum Polsek Tuminting.

“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan bahwa laporan polisi nomor LP/212/IX/2019/Sek Tuminting/Resta Mado/Sulut tertanggal 9 September 2019 yang menjadi pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Menyatakan bahwa penahanan tersangka adalah tidak sah,” putus Behuku. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur