Tolak Sawit di Sulut, Koalisi Masyarakat Goyang Deprov

332

Manado, MP

Kehadiran sawit mengancam kelangsungan hidup masyarakat Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Sulut). Sikap tegas pun ditunjukkan. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Sawit mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Rabu (14/08).

Massa yang merupakan gabungan dari masyarakat Lolak dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pecinta Alam, Organisasi Mahasiswa ini, menuntut Dewan Provinsi (Deprov) Sulut agar mendengar aspirasi massa untuk meninjau kembali hak izin perusahan sawit yang beroperasi di Lolak. Karena perusahaan telah melarang masyarakat menggarap lahan dan mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat, serta kehadiran aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif kepada masyarakat.

“Ya, kehadiran perusahaan sawit di wilayah kami membuat kami sudah tidak bisa menggarap lagi. Lama-kelamaan sudah ada polisi yang menjaga jadi kami sudah dilarang untuk memasuki wilayah tersebut,” ujar H. R Mokodompit, salah satu tetua adat masyarakat Lolak.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo menyambut kehadiran massa aksi dan berusaha mengakomodir tuntutan.

“Saya akan berusaha mengakomodir tuntutan ini dan akan membacakan penuh semua tuntutan di paripurna tanggal 16 Agustus ini, supaya gubernur dapat mendengarnya,” tutupnya. (Eka Egeten)