Tuntut Pengesahan RUU PKS dan Penundaan Pengesahan RKUHP, Legislator Sulut Sambut KMSAKS

208

Manado, MP

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan aksi lanjutan di Kantor DPRD Sulut. Massa diterima oleh anggota dewan Fraksi PDI-P Fabian Kaloh dan Melky Pangemanan, Senin (23/09) di kompleks gedung dewan.

Dalam aksi tersebut dua poin penting ditegaskan. “Menuntut legislator gedung cengkih untuk menyatakan sikap mendukung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menuntut untuk mengirimkan surat dukungan tersebut ke DPR RI sebagai bukti bahwa legislator gedung cengkih mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ungkap Nurhasana dari Swara Parangpuan, mewakili massa yang menggelar aksi.

“Pada aksi ini kami mendesak DPR RI agar menunda pengesahan RUU RKUHP dan melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal bermasalah,” tutup Hurhasanah.

Sementara itu, politisi PDI-P Fabian Kaloh yang menyambut para peserta aksi ini, mengaku akan berusaha membawa tuntutan dalam sidang paripurna. “Pastinya tuntutan dari peserta aksi akan dikawal dan dibawa dalam paripurna. Karena kami penyambung lidah rakyat pastinya hal tersebut akan disampaikan,” ucapnya.

“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi para pengunjuk rasa, kami laporkan pimpinan untuk membantu meneruskan tuntutan ini ke DPR-RI. Memang sudah cukup lama RUU PKS belum disahkan. Dan semoga dengan tuntutan ini RUU tersebut bisa dipercepat proses menjadi UU oleh DPR,” tandas Kaloh. (Eka Egeten)