Tuuk: Perda Pertambangan Jangan Terjebak Mengurusi Kapitalis

211

Manado, MP

Peraturan Daerah (Perda) Pertambangan terus digenjot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat berharap, penggodokan regulasi ini diketahui semua elemen masyarakat, terlebih khusus masyarakat Nyiur Melambai.

Para pelaku pertambangan dinilai perlu dilibatkan dalam pembentukan Perda. Semua stakeholder yang ada di dalam pembahasan itu harus turun lapangan melihat kondisi di lapangan. Mereka pun harus turut diundang dalam rapat.

“Kalau kita mau buat perda ini, kita mesti pergi bacerita dengan mereka (pelaku pertambangan, red) maunya apa. Jangan kita membuat perda tidak bicara dengan mereka. Tidak sosialisasi kepada mereka. Jangan sampai perda ini dibuat, kemudian rakyat tidak mau dengar. Atau ada ini perda tapi cuma dibahas normatif, atur-atur kepentingan kelompok kapitalis,” tegas Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pertambangan DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk.

Menurutnya, hingga kini perusahaan-perusahaan tambang di Sulut dipandang tidak ada pemberian yang fantastis untuk daerah. PT Meares Soputan Mining (MSM) dan J Resouces Bolaang Mongondow (JRBM) belum pernah membayar kontribusi lebih kepada rakyat seputaran tambang.

“Justru itu kita harus minta mesti ada kontribusi tambang 10 persen di luar CSR (Corporate Social Responsibility) kepada pihak perusahaan tambang. Kalau mereka katakan tidak mau, yah sudah, kamu tidak usah nambang di sini, selesai,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menilai, Perda Pertambangan timbul karena ada subjek yaitu rakyat. Makanya, tujuan pembuatan itu harus untuk rakyat. Masyarakat perlu mengetahui penggodokan perda tersebut.

“Pembuatan perda ini tidak disosialisasikan. Padahal roh dari OD-SK, Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, tanpa sadar ada di perda ini, mengentaskan kemiskinan. Ini tidak bisa, harus disosialisasikan,” tandasnya. (Eka Egeten)