Usai Terima 1 Miliar, Eks Dirut PT ASI Diadili

253

Perkara Dugaan Korupsi Dana Subsidi Rute Penerbangan di Talaud

Manado, Mangunipost.com – Perkara korupsi nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd, yang menyeret eks Direktur Utama (Dirut) PT Aero Support International (ASI), MR alias Rusli, Senin (04/03) telah disidangkan Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dalam persidangan yang dipimpin langsung Ketua PN Manado, Lukman Bachmid, terdakwa Rusli telah didakwa bersalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas kerugian negara sebesar Rp1 miliar dana subsidi kerja sama Pemkab Talaud dan PT ASI, terkait rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Diterangkan dalam dakwaan JPU, dana subsidi ini kemudian dialokasikan Pemkab Talaud, bermula 2009, saat mendengar informasi PT Merpati bakal menghentikan penerbangan rute Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemkab Talaud kemudian menjalin kerja sama dengan PT ASI tanggal 20 Oktober 2009, dengan jangka waktu 1 tahun. Sayangnya, setelah menerima uang Rp700 juta dan Rp300 juta secara bertahap dari Pemkab Talaud. Terdakwa malah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana kepada Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Bahkan, terdakwa mengabaikan begitu saja bentuk kerja sama untuk menyediakan pesawat rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

“Bahwa tindakan terdakwa (Rusli-red) yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan pesawat untuk penerbangan rute Manado-Melonguane-Melonguane-Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 07/MOU/2009 telah menimbulkan kerugian negara bagi Pemkab Talaud sebesar Rp1 miliar, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 08.B/LHP/XIX.MND/2011 tanggal 13 Mei 2011,” pungkas JPU.

Selanjutnya, JPU menambahkan dalam perkara ini, terdakwa didakwa bersalah dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur