Warga Pulau Bangka Desak DPRD Sulut Aktifkan Kembali IUP PT MMP

263
Saat warga Pulau Bangka membawa aspirasi ke DPRD Sulut (Iswan Sual)

Manado, MP

Gejolak kembali terjadi di Pulau Bangka. Pasca dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sejumlah masyarakat melayangkan protes. Kebijakan pemerintah ini dinilai berdampak pada perekonomian warga.

Nada keluh itu datang dari puluhan masyarakat Desa Ehe Pulau Bangka yang membawa aspirasi mereka ke Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (15/10). Mereka dijamu Wakil Ketua DPRD Stevanus Vreeke Runtu, Anggota Komisi III Eddyson Masengi dan Billy Lombok. Ketika itu Ehe Takumansang salah satu bagian pemerintahan desa, mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam mencabut izin usaha PT MMP.

“Apa yang terjadi di Pulau Bangka khususnya Desa Ehe tempat beroperasi PT MMP untuk pembebasan lahan sudah dilakukan sekitar 80 persen jadi bagian dari PT MMP. Rumah-rumah yang sudah dibayar PT MMP sebanyak 60 persen. Sisanya sudah dibayar lunas. Jadi kendala kami karena belum semua terbayar, kami sulit dalam menata pemerintahan di sana sedangkan izin PT MMP ini sudah dicabut,” ujar Takumansang, Senin (12/10) kemarin, saat diterima di ruang rapat komisi kantor DPRD Sulut.

Ia menejelaskan, awalnya masyarakat Desa Ehe tidak bisa setuju terhadap aktivitas PT MMP. Hanya saja dengan sosialisasi yang terus-menerus dari pemerintah sehingga masyarakat akhirnya bisa terbuka. Justru saat masyarakat sudah menerima, pemerintah sendiri yang mencabut izin di sana. Padahal menurutnya, ada banyak anak-anak di desa itu yang bersekolah atau kuliah atas bantuan PT MMP.

“Jadi kami sangat menyesalkan bila dicabutnya izin PT MMP. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pencabutan izin PT MMP. Karena kami sangat mengharapkan desa kami bisa kembali bergerak dengan bantuan PT MMP,” jelasnya.

Anggota DPRD Sulut Eddyson Masengi ketika merespon mengatakan, sejak awal dirinya sangat konsen terhadap PT MMP. Hal itu karena keprihatinan terhadap iklim investasi di Bumi Nyiur Melambai.

“Investasi pertambangan adalah investasi jangka panjang. Dengan dampak pencabutan izin investasi saya yakin akan mempengaruhi iklim investasi di Sulut,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dirinya berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia mengaku, bakal mengawal masala ini.

“Teriakan-teriakan dan isi hati dari masyarakat seperti ini harus diperjuangkan. Kita harus melihat secara objektif. Kami akan mati-matian memperjuangkan hal ini,” kunci politisi Partai Golongan Karya itu. (Iswan Sual)